Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal
Cari Berita

Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal

Selasa, 10 April 2018

Dalam pandangan NU penentuan awal bulan Hijriyah didasarkan pada observasi rukyat. Hal ini mengambil Keputusan bahwa pada intinya NU menggunakan dasar ru’yat al-hilal atau istikmal dalam penetapan awal bulan. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah dasar-dasar penetapan awal bulan, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang berlaku di kalangan NU sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Ru’yat bil Fi’li Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan Rukyat.
  1. Bahwa penetapan Awal Ramadan, Awal Syawal dan Awal Dzulhijjah yang berlaku umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah (Itsbatul Hakim). Oleh sebab itu agar diupayakan semaksimal mungkin adanya penyelenggaraan rukyat yang disaksikan oleh petugas pemerintah (Kementerian Agama). 
  2. Bila hal ini tidak dimungkinkan oleh karena satu dan lain hal, maka agar supaya Itsbatul Hakim dilakukan atas dasar Hasil Rukyat atau Istikmal, maka hasil Rukyat yang telah dilakukan di kalangan Nahdlatul Ulama supaya sesegera mungkin dilaporkan kepada Pemerintah c/q Kementerian Agama RI untuk diitsbat. Pelaporannya bisa lewat PA (Pengadilan Agama) setempat atau langsung kepada Kementerian Agama Pusat (Badan Hisab dan Rukyat). 
  3. Apabila Pemerintah c/q Kementerian Agama menolak untuk melakukan itsbat atau istikmal, maka hasil rukyat yang telah dilakukan di kalangan Nahdlatul Ulama tersebut menjadi wewenang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/Lajnah Falakiyah untuk menginformasikan/mengikhbarkan kepada segenap warganya di seluruh penjuru tanah air, melalui jaringan organisasi maupun saluran informasi yang ada. 
  4. Dalam melaksanakan tugas penyebaran informasi hasil-hasil rukyat ke daerah-daerah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PWNU/PCNU/MWC-NU menekankan perlunya ditempuh cara-cara yang bijaksana, santun dan simpatik. 
  5. Rukyat bil Fi’li dengan menggunakan alat (nazdarah) diperbolehkan baik dalam keadaan cuaca cerah maupun dalam keadaan ghaym, kecuali bila posisi hilal berada di bawah ufuq menurut kesepakatan (ittifaq) para ahli hisab.
Rukyat di kalangan NU diartikan dengan kegiatan melihat hilal bi al-fi’li, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat. Hal ini sebagaimana hadith-hadith perintah puasa dengan rukyat. Di samping itu, NU juga mengutip pendapat dari Imam Muhammad Bakhith al-Muti’i, seorang ulama bermazhab Hanafi yang mengatakan bahwa pengertian rukyat yang cepat dipahami adalah melihat bi al-fi’li artinya benar-benar dengan mata, hal ini karena rukyat mudah dilakukan sehingga bisa dilakukan oleh semua orang. 

Berbanding terbalik dengan hisab yang tidak dipahami oleh semua orang. Adapun rukyat dilakukan pada malam ke-30 (akhir tanggal 29), dengan didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan dilakukan pada sore hari setelah terbenam Matahari, sebagaimana pendapat Imam al-Ramli dalam kitab Nihayat al-Muhtaj dan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfat al-Muhtaj. Rukyat menggunakan alat diperbolehkan asalkan alat tersebut untuk memperjelas obyek yang dilihat (‘ain al-hilal) dan bukan pantulan. 

Rukyat bisa diterima bila dilaporkan dari perukyat yang adil, mengucapkan kalimat syahadat, dan dalam memberi syahadat itu harus didampingi oleh dua orang saksi yang adil pula. Ketentuan ini didasarkan pada kitab i’anat al-talibin. Penggunaan hisab menurut NU hanyalah sebagai alat bantu bagi rukyat, agar rukyat yang dilakukan berkualitas dan bukan sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriyah. Laporan hasil rukyat bisa ditolak jika menurut hisab saat itu hilal tidak mungkin dirukyat (ghair imkan al-ru’yah). Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (matla’), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah matla’ fi wilayat al-hukm. 

Wallahua'lam.

Oleh: Ust. Syaf'an Ainur Rusydi, S.H.I
Team Lajnah Falakiyyah PPHM Ngunut